Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Mahkamah Agung resmi meluncurkan Sistem e-Waris Nasional pada Kamis (21/11) di Jakarta. Sistem berbasis digital ini dirancang untuk membantu masyarakat mengurus pembagian warisan secara lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi sengketa keluarga yang selama ini kerap terjadi.
Peluncuran dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa masalah warisan adalah salah satu persoalan hukum perdata paling sering terjadi di tingkat desa maupun kota. “Setiap tahun, pengadilan menerima ribuan perkara sengketa waris. Banyak dari kasus itu muncul karena kurangnya pemahaman hukum dan tidak adanya pencatatan harta secara tertib. e-Waris hadir untuk memberikan solusi modern yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Sistem ini memungkinkan keluarga mendaftarkan data harta warisan, ahli waris, hingga status tanah dan aset lainnya secara digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat simulasi pembagian waris berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum waris Islam, hukum perdata barat, maupun hukum adat sesuai pilihan keluarga. Selain itu, e-Waris juga menyediakan fitur konsultasi daring dengan paralegal dan advokat bersertifikat.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menjelaskan bahwa integrasi data kependudukan dan pertanahan menjadi salah satu kekuatan utama sistem ini. “Dengan integrasi NIK dan data sertifikat tanah, proses verifikasi akan jauh lebih cepat. Masyarakat tidak perlu bolak-balik membawa berkas fisik,” jelasnya.
Peluncuran e-Waris mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk organisasi bantuan hukum yang selama ini menangani kasus keluarga berpenghasilan rendah. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Mandiri mengatakan bahwa sistem ini sangat membantu karena selama ini banyak warga desa yang bingung mengenai hak waris mereka. “Sering kali sengketa muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Dengan ada simulasi pembagian otomatis, warga bisa melihat hitungan sesuai hukum tanpa harus masuk proses persidangan,” jelasnya.
Meski demikian, beberapa pengamat hukum mengingatkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup. Dosen Hukum Perdata dari Universitas Diponegoro, Dr. Listya Andriyani, menegaskan pentingnya edukasi yang masif agar masyarakat desa tidak merasa kesulitan menggunakan layanan berbasis teknologi. “Banyak warga, terutama lansia, belum terbiasa dengan aplikasi digital. Pemerintah perlu menyediakan pendampingan lewat kantor desa dan kelurahan,” katanya.
Untuk tahap awal, sistem e-Waris akan diuji coba di 50 kota dan kabupaten. Jika berjalan lancar, pemerintah menargetkan implementasi penuh di seluruh Indonesia pada tahun depan. Mahkamah Agung juga sedang menyiapkan mekanisme integrasi antara aplikasi e-Waris dan sistem e-Court, sehingga perkara warisan sederhana bisa diselesaikan secara mediasi daring tanpa harus datang ke pengadilan.
Dengan hadirnya e-Waris Nasional, pemerintah berharap penanganan sengketa waris menjadi lebih cepat, adil, dan mengurangi konflik keluarga yang selama ini sering berujung panjang di meja hijau. Inovasi ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong digitalisasi layanan hukum di Indonesia.
